8 Komisaris Ditarik dari Tim SBY

Ketua Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono, Hatta Rajasa menarik delapan komisaris BUMN yang tergabung dalam tim sukses.

Penarikan nama-nama komisaris BUMN yang masuk tim sukses SBYBoediono diumumkan secara resmi oleh Hatta dalam konferensi pers di Bravo Media Center (BMC), Jalan Teuku Umar,Jakarta,kemarin. “Hingga saat ini, setelah tim kampanye melakukan klarifikasi,kami menarik semua pejabat BUMN sehingga tidak ada satu pun pejabat yang ada di tim sukses (timses) resmi yang kami daftarkan di KPU (Komisi Pemilihan Umum),” katanya.

Hatta saat itu didampingi Sekretaris Timkamnas Marzuki Alie, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, dan Ketua DPP Partai Demokrat M Jafar Hafsah. Hatta berharap, setelah penarikan ini dilakukan, tidak ada lagi pihak yang mempersoalkan pejabat BUMN yang masuk dalam timses karena semuanya telah clear (jelas).

Ketika disinggung soal mengapa Timkamnas tidak mendesak mereka untuk memilih bertahan di timses saja dan keluar dari BUMN, Hatta yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menegaskan, dalam aturan memang diberikan kewenangan bagi yang bersangkutan untuk memilih.

“Kalau sudah begitu,namanya memaksa. Itu tidak bisa. Kita harus menghormati pilihan dan hak individu mereka.Yang paling utama adalah, kita sudah memenuhi semua aturan yang ada. Sudah tidak ada tim sukses resmi yang pejabat BUMN,”paparnya. Hatta mengungkapkan, surat penarikan resmi itu telah dikirimkan ke KPU pada Rabu (10/6).

Timkamnas SBY-Boediono, memang memasukkan nama-nama pejabat BUMN itu dalam tim sukses karena waktu itu belum ada kejelasan soal pejabat BUMN. Selama ini pemahamannya bahwa pejabat yang dimaksud adalah yang duduk di level direksi dan tidak termasuk jajaran komisaris.

Untuk diketahui, delapan pejabat BUMN yang ditarik dari tim SBY adalah anggota Dewan Komisaris PT Indosat Soeprapto sebagai Koordinator Pembinaan Penggalangan Saksi Tim Kampanye, Komisaris Hutama Karya Max Tamaela sebagai anggota Pembinaan Penggalangan Saksi Tim Kampanye, dan Komisaris Wijaya Karya/anggota Pembinaan dan Penggalangan Dedi Prajipto sebagai Saksi Tim Kampanye,Komisaris Kimia Farma Effendi Rangkuti sebagai anggota Korwil VI Tim Kampanye.

Selain itu, Komisaris Kereta Api Yahya Ombara sebagai anggota Korwil IV Tim Kampanye, Ketua Dewan Pengawas Peruri Achdari sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye, Komisaris Pertamina Umar Said sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye, dan Ketua Dewan Pengawas Bulog Sulatin Umar sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye.

Hal senada juga disampaikan oleh Marzuki Alie. Menurut dia, para komisaris BUMN ini dimasukkan dalam tim sukses karena mereka adalah teman-teman seperjuangan dulu yang cinta SBY. Dalam perjalanannya, kemudian ada yang kemudian duduk jadi komisaris di BUMN.

“Untuk hal itu, kami sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu. Waktu itu Bawaslu belum memberikan sikap tegas, apakah mereka ini masuk dalam kategori pejabat BUMN atau tidak. Kami pun melakukan tindakan preventif agar tidak jadi polemik. Kami pun mengirimkan surat dan menarik nama-nama mereka dari tim,”ungkapnya.

Terkait desakan agar pejabat BUMN yang masuk dalam tim bayangan atau relawan yang juga diminta untuk memilih, Hatta mengaku sulit untuk mendeteksinya. Ditanya soal posisi Jenderal Pol (Purn) Sutanto yang menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Pro-SBY (GPS), Hatta menegaskan yang bersangkutan telah mundur dari GPS dan memilih tetap sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Tentang keberadaan pejabat negara dalam tim pemenangan,sebenarnya sudah diatur dalam UU Pilpres, peraturan KPU 28/2009, dan Perpres 14/2009. Bahwa pejabat yang berasal dari parpol dapat berkampanye dengan izin cuti yang dibatasi hanya satu hari dalam lima hari kerja.“Jadi, tidak salah bila menteri berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Saya,Pak Suryadharma Ali tidak menggunakan kendaraan sekretariat, bahkan saat tidak cuti. Ini untuk memisahkan saja agar tidak ada fasilitas negara yang dipakai,”paparnya. Dalam kesempatan itu, Hatta menampik dugaan bahwa kubu SBY-Boediono tidak solid karena banyak pejabat partai koalisi yang menyeberang ke kubu lain. Ini disebabkan peran partai yang dikecilkan karena peran Fox Indonesia, konsultan SBY-Boediono telah modern, sehingga semuanya bisa dikerjakan sendiri.

“Timkamnas tetap solid dan harmonis.Kalau ada kader partai yang tidak mendukung keputusan partainya, itu adalah oknum-oknum saja, bukan atas nama partai. Dan partai masing-masing yang akan memberikan sanksi sesuai mekanisme,” tandas dia.

Di tempat terpisah, Sekjen Jaringan Nusantara Andi Arief,salah satu organisasi pendukung capres Susilo Bambang Yudhoyono,mengundurkan diri dari komisaris PT Pos Indonesia. Dia menyatakan langkah tersebut diambil merespons sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mempersoalkan sejumlah komisaris BUMN di tim sukses SBY-Boediono.

“Sehubungan dengan jabatan komisaris yang dipermasalahkan, maka saya mengambil sikap mengundurkan diri sebagai Komisaris PT Pos tertanggal 15 Juni 2009.Saya tak ingin persoalan ini jadi polemik terus,”ujar Andi Arif kemarin. Menurut Andi, keputusan ini akan membuat dirinya leluasa bergerak untuk memenangkan SBYBoediono.“ Selanjutnya, saya akan serius memperjuangkan SBYBoediono,” tandasnya.

Beralih ke JK-Win

Salah satu peserta Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Pondok Pesantren Miftahul Huda, mengalihkan dukungan kepada pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Pimpinan Ponpes Miftahul Huda KH Abdul Wahid mengungkapkan, pihaknya lebih cocok dengan Kalla dan Wiranto.

“Saya istikharah mohon petunjuk, mulai hari ini saya mendukung Bapak Jusuf Kalla untuk jadi presiden,” kata KH Abdul Wahid dalam sambutannya di acara “Istigosah dan Silaturahmi Akbar” di Pondok Pesantren Miftahul Huda,Purwakarta,kemarin. Kalla tiba di Ponpes Miftahul Huda sekitar pukul 18.30 WIB dari Bandara Halim Perdanakusuma.

Kedatangan Kalla disambut ratusan santri dari Purwakarta, Tasikmalaya, Bandung, Bogor, dan Yogyakarta. Menurut KH Abdul Wahid, sebelumnya Ponpes Miftahul Huda mendukung SBY sejak 2004.Namun,pihaknya sudah mencabut dukungan tersebut sejak satu bulan lalu.Pada kesempatan ini, KH Abdul Wahid menegaskan, Ponpes Miftahul Huda tidak memiliki kepentingan apa-apa terkait dukungan tersebut.

Sementara itu, Kalla yang mengenakan batik warna cokelat ini menyambut baik upaya Ponpes Miftahul Huda yang telah memberikan pendidikan kepada generasi muda. Dia menilai, baik pendidikan umum dan pendidikan agama sama-sama mencerdaskan bangsa. “Saya menghargai upaya Miftahul Huda membina generasi muda di pesantren ini,”ungkapnya.

Kepada para santri yang hadir, Kalla mengimbau agar mereka menggunakan hak pilihnya.Pilihan mereka dalam pilpres mendatang akan menentukan nasib selama lima tahun ke depan.Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga mengingatkan, nasib bangsa akan terganggu apabila mereka memilih pemimpin yang tidak baik. (helmi firdaus/rahmat sahid/maya sofia)

Waktu Singkat, Isu Unggulan Krusial

Para calon presiden (capres) mesti fokus menyampaikan isu unggulan yang mudah dimengerti publik apabila ingin meraih simpati pemilih dalam debat capres yang digelar mulai hari ini.

Isu unggulan menjadi faktor penentu lantaran waktu debat para capres singkat. ”Isu unggulan dari capres harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga para pemilih paham terhadap isu yang diusung. Kemudian isu itu haruslah konkret,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politica Bima Arya Sugiarto saat dihubungi Seputar Indonesia di Jakarta tadi malam.

Dia menilai waktu yang singkat bisa menjadi ukuran kemampuan bagi para capres. ”Dari waktu yang singkat tersebut akan dapat dilihat keluasan wawasan dan kemampuan berpikir cepat dari para capres,” katanya. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan, hal menarik dalam debat ini adalah menguji kemampuan calon dalam memberikan gambaran visi-misi dalam waktu singkat.

Waktu yang singkat itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi para capres. Debat capres akan dilaksanakan tiga kali tiap Kamis, yaitu tanggal 18 dan 25 Juni, serta 2 Juli 2009.Adapun debat bagi cawapres dilaksanakan dua kali hari Selasa, yaitu 23 Juni dan 30 Juni. Debat capres akan ditayangkan oleh RCTI, SCTV, TV One, Metro TV, dan Trans Corporation.

Alokasi waktu debat adalah 90 menit. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan, debat capres yang pertama mengangkat tema Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum. Debat pertama ini akan dilaksanakan di Trans Corporationdengan moderator Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.

”Rencananya di studio 1 Trans TV mulai pukul 19.00 WIB, tapi para undangan diminta hadir mulai pukul 18.30,” ujarnya Hafiz. Dia menjelaskan, debat capres-cawapres merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres). Dalam UU Pilpres Pasal 38 disebutkan, salah satu metode kampanye adalah debat calon yang terkait materi kampanye.

Debat capres kedua pada Kamis (25/6) dipandu oleh pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani dengan tema Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran.Debat capres ketiga pada Kamis (2/7) dipandu oleh Dekan Fisip UGM Pratikno dengan tema NKRI,Demokrasi, dan Otonomi Daerah.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, alokasi waktu debat capres sangat kurang untuk menggali visi-misi capres secara lebih dalam. ”Itu susah karena waktunya singkat. Satu bulan saja sangat pendek, apalagi cuma beberapa menit,”ujarnya.

Capres Siap

Masing-masing kubu capres mengaku telah siap mengikuti debat capres malam nanti.Fadli Zon, Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, mengaku telah menyiapkan materi jawaban debat capres. Namun, dia tidak menyebutkan orang-orang yang tergabung dalam tim ahli tersebut.

”Tim sudah bekerja untuk persiapan debat nanti, kendati sejatinya kita tidak perlu untuk itu (membentuk tim) karena keduanya (Mega-Prabowo) sudah paham betul materi yang akan disampaikan,” ujar Fadli di Jakarta kemarin. Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono akan mengoptimalkan debat pertama capres. ”Kami tentu telah siap dengan debat ini.

Kami akan optimalkan,apalagi tema debat pertama ini adalah soal pemerintahan yang bersih, yang merupakan salah satu agenda utama pasangan SBY-Boediono,” papar Hatta Rajasa,Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win), Indra J Piliang, mengaku akan memaksimalkan waktu yang tersedia sebaik mungkin. Menurut dia, Kalla akan memaparkan program yang realistis. ”Bukan terfokus pada visi-misi yang bersifat abstrak,”kata Indra. (kholil/ahmad baidowifahmi faisa/helmi firdaus)